Tribratanews,Tanjung Selor- Untuk pengamanan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Polda Kaltara telah melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Besaran anggaran yang diberikan sebesar Rp 16 miliar. Untuk Polda Kaltara mendapatkan Rp 14 Miliar dan Rp 2 miliar untuk TNI yakni Korem atau Kodam
“Jadi pilkada ini harus berjalan aman dan lancar, supaya aman maka harus ada petugasnya. Bekerja tanpa anggaran itu tidak mungkin,” ungkap Kapolda Kaltara Irjen Pol. Drs. Indrajit SH , Rabu 10 Juni 2020.
Kata dia, anggaran untuk pilkada tingkat provinsi maupun kabupaten kota adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang untuk biaya pengamanan atau operasional selama pilkada.
“Setelah berhitung nilai standar itu sebesar Rp 14 miliar, maka hari ini kita sudah dapat sebesar Rp 14 miliar dari Pemprov Kaltara,” bebernya.
Kapolda Kaltara menuturkan, personel yang akan dikerahkan dalam pengamanan mendatang sebanyak 773 orang. Saat inipun telah melakukan persiapan dalam memberikan pengamanan. “Jadi kita sudah mulai persiapan dan pelatihan, lalu melakukan sispam kota, sosialisasi terkait tahapan kepada anggota,” jelasnya.
Untuk indeks kerawanan pemilu (IKP), kata dia, ada 2 kacamata yang bisa menilainya dari kepolisian dan Bawaslu. Saat inipun masih melakukan penyusunan terkait IKP yang ada di Provinsi Kaltara. “Untuk daerah atensi itu dimana-mana di daerah ramai,” pungkasnya.