Tribratanews,Bulungan– Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyahwan S.i.k., Usai melantik 2 pejabat baru, yakni Kasat Intelkam dan Kasat Polair Polres Bulungan, Kapolres memberikan pesan khusus kepada pejabat yang dilantik.
“Secara dinamika Bulungan lebih lambat dari Tarakan, tapi secara geografis dan tanggungjawab cukup besar,” ucap Kapolres Bulungan AKBP Yudhistira Midyahwan S.i.k, Selasa 25/02/2020.
Ini dikarenakan Polres Bulungan mem-backup 2 wilayah, yakni Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Kondisi geografis keduanya pun sangat luas dan memiliki garis pantai yang panjang.
“Khusus untuk Kasat Polair tugasnya akan berat karena mulai merintis. Tapi kita akan bantu untuk menyiapkan markas, sarana dan sebagainya,” jelasnya.
Bahkan setiap kecamatan terdapat wilayah perairan seperti Pulau Bunyu, Mangkupadi, Sekatak, Tanjung Palas hingga Tana Lia KTT. Sehingga cukup ironi selama ini Polres Bulungan tidak memiliki Sat Polair.
“Maka kehadiran Polair setiap perkara di perairan akan ditangani. Seperti kecelakaan, pencurian tambak, kayu ilegal, bom ikan.
Markasnya sementara akan bergabung dengan Kantor KP3, sambil menunggu kesiapan lokasi, dan alutsistanya akan menggunakan armada speedboat yang dimiliki Polres Bulungan.
“Personelnya akan kita tambah 3 orang untuk perbantukan sambil menunggu dari Polda perkuatan personelnya,” bebernya.
Yudhistira menambahkan, untuk idealnya Sat Polair di Bulungan di 3 lokasi. Di antaranya Pulau Bunyu atau Sekatak, Sungai Kayan di Tanjung Selor dan di Mangkupadi atau Tanah Kuning. “Perlu adanya pos karena jaraknya begitu jauh,” ujarnya.
Hal itu diamini oleh Kasat Polair IPTU Budi Santoso. Dia mengatakan akan memberikan pengamanan tak hanya seperti tugas dari satuan di darat. Tapi fungsi Sat Polair akan memberikan pengamanan di wilayah perairan dan pesisir pantai di Bulungan. “Tugas kita sama yang di darat, tapi kita lebih banyak di laut,” ucapnya.
Terkait bom ikan di wilayah perairan Kecamatan Tanjung Palas Timur, akan segera ditindak lanjuti. Akan dilakukan penegakan hukum sesuai perundang-undangan. “Tapi akan kita koordinasi dengan DKP terlebih dahulu.