TARAKAN, Tribratanews – Dalam kunjungan kerjanya di Kaltara, Kepala BNN RI Komjen Pol Drs. Heru Winarko melakukan tatap muka dengan forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk TNI dan Polri.
Pertemuan dilakukan dalam rangka mensinergikan semua pihak untuk pemberantasan narkoba. Kaltara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan yang kerap dijadikan jalur perlintasan narkoba oleh para bandar dan kurir internasional.
“Saya sudah mengunjungi Sebatik, memang jalur tikus di wilayah ini sangat banyak, lebih dari 1000. Dengan demikian, kita harus bekerja sama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah narkoba ini”, Kepala BNN RI dalam acara tatap muka yang diselenggarakan di Aula Kantor Walikota Tarakan.
Permasalahan narkoba di Kaltara sangat komplek. Hal ini disampaikan beberapa kepala daerah maupun TNI dalam kesempatan tersebut. Bupati Malinau salah satunya, Yansen TP mengungkapkan bahwa daerah Malinau yang berada di jalur perbatasan ini sering kali dijadikan keluar masuknya narkoba, terbukti pihaknya dengan aparat TNI(Satgas Pamtas) dan Polri sudah berhasil mengagalkan masuknya narkotika melalui jalur tikus di Kabupaten Malinau. Yansen berharap di daerahnya segera dibentuk instansi yang menangani khusus kasus narkoba.
” Wilayah kami juga banyak jalur tikusnya, barang haram ini kerap masuk melalui daerah kami, jadi dalam kesempatan ini saya selaku Bupati meminta kepada BNN RI untuk segera di bentuknya BNNK di Malinau”, ujarnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kolonel Marinir Azrin yang mewakili Lantamal XII Tarakan, menurutnya tidak hanya jalur darat saja perlu diwaspadai, terutama jalur perairan di wilayah perbatasan harus lebih diperkuat pengawasannya. Tidak sedikit jaringan narkotika internasional masuk ke Indonesia melalui jalur laut, itupun sudah banyak diamankan oleh Polri maupun TNI.
“Berdasarakan pengalaman, para kurir atau bandar narkoba yang masuk melalui perairan Sebatik, Nunukan dan Tarakan pasti menggunakan Speedboat yang berkapasitas besar, ada yang menggunakan mesin 400 PK, jadi kami harus memiliki armada paling tidak mempunyai kapasitas mesin diatasnya”,jelasnya.
Kapolda Kaltara Brigjen Pol Drs. Indrajit dalam kesempatan ini juga menyampaikan terkait dengan komitmen jajarannya dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukumnya. Melalui Dit Resnarkoba Polda Kaltara, pihaknya sudah berhasil melakukan penangkapan narkoba lebih dari 86 kilogram ditahun 2018. Bahkan di awal tahun 2019 ini pihaknya juga sudah menangkap bandar dan kurir narkoba dengan barang bukti narkoba lebih dari 6 kilogram.
“Ini bukan suatu keberhasilan, ini merupakan keprihatinan kita bersama, pasalnya narkoba yang merusak generasi bangsa kita masih saja banyak masuk ke negara kita, apalagi kurir – kurir yang kita tangkap kebanyakan warga kita sendiri, saya tegaskan kepada mereka, kalian adalah penghianat besar bangsa, kalian merusak bangsa sendiri dengan narkoba”, ungkap Kapokda.
Menanggapi masalah yang disampaikan, Kepala BNN RI Komjen Pol Drs. Heru Winarko menjelaskan, terkait permasalahan narkotika di Kaltara harus di selesaikan dari semua stakeholder, hal ini tidak bisa dilakukan sendiri – sendiri. Disinggung terkait minimnya personel BNN di Kaltara, pihaknya akan segera mengupayakan memenuhi kebutuhan personel guna lebih memaksimalkan pemberantasan narkoba di wilayah Kaltara.
“Semua permasalahan yang tadi sudah di sampaikan akan kita tindak lanjuti, termasuk pembentukan BNNK di Kabupaten Malinau, kekurangan peralatan dan armada juga kita tindak lanjuti, kita akan koordinasikan dengan Kementrian Perhubungan terkait usulan agar kepemilikan speedboat didata dan diberikan surat seperti kendaraan darat pada umumnya. Termasuk dengan regulasi saat kapal asing yang masuk ke Indonesia mematikan GPS nya, kalau ini tidak di berikan regulasi yang ketat, hal ini menjadi kesulitan kita dalam pemberantasan narkoba di bangsa yang kita cintai ini. Yang jelas kita harus kompak dan serius dalam pemberantasan narkoba”, paparnya. (Hms/dk)